Partai Islam Vs Partai Nasionalis; Sebuah Dikotomi yang Basi

0
360

Pemilu telah usai, bangsa Indonesia telah melaksanakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan bangsa. Banyak harapan yang ada di benak mereka, bukan hanya bualan yang hilang ditelan angin tanpa bekas. Kini, bangsa Indonesia tinggal melihat, apakah pemilu bisa membawa angin segar atau bahkan menjadi badai yang bisa memporak-porandakan kesejahteraan.

Dalam pemilu kali ini, bangsa Indonesia disuguhkan dengan 12 partai. Dan untuk sementara—berdasarkan Quickcount—PDIP keluar sebagai jawara. Disusul kemudian oleh Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB. Dari hasil sementara ini, wacana sudah berkembang, wacana untuk menuju pada pilpres. Salah satu yang menjadi bumbu adalah dikotomi Partai Islam dan Partai Nasionalis. PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat muncul sebagai partai nasionalis. Sementara PKB, PKS, PAN, PPP, dan PBB menampakkan diri sebagai partai Islam.

Kalau diperhatikan, dikotomi ini hanyalah ibarat “bumbu” dalam strategi untuk meraih simpati masyarakat. Sebab dikotomi ini kurang tepat—itupun kalau tidak mau dianggap salah. Ahmad Baso menjelaskan secara singkat kesalahan dalam dikotomi ini, “PDI-P dianggap bukan Islam. Lha pemilihnya gak ada orang Islam? Gak ada pengurusnya yg NU? Gak ada yg tradisinya Aswaja?. Dari dulu versus-versusan selalu jadi bumbu menarik oleh para pengamat abal-abal dan alai itu. Seratus tahun bangsa ini merdeka, seratus tahun Muhamamdiyah berdiri, NU ntar lagi seabad untuk bangsa ini, masak masih trus bikin kotak-kotak ala Kompeni itu?”

Selain itu, dikotomi ini bahkan bisa merusak citra islam. Hal ini bisa terjadi kalau pengurus partai-partai islam tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan sudah terbukti, para koruptor ternyata juga ada—atau mungkin banyak—yang juga dari kalangan partai islam. Sebut saja misalnya LHI yang tersangkut kasus korupsi impor sapi. Dan masih banyak yang lainnya.

Untuk seluruh bangsa Indonesia, mari kita hilangkan dikotomi-dikotomi ini. Kita focus pada satu hal, yakni: kesejahteraan bangsa Indonesia dengan adanya pemerintahan yang adil dan memihak pada rakyat.

Tinggalkan Balasan