Sejak Indonesia berdaulat 1945 silam pasang surut dinamika politik silih berganti bersama bergantinya rezim pemerintahan negeri ini. Perpolitikan di DPR rupanya menjadi magnet tersendiri untuk “mengabdi pada rakyat” atau sekedar menikmati empuknya kursi dewan.
Pertumbuhan penduduk yang kini menempati ranking ke empat dunia juga mungkin menjadi alas an tingginya minat duduk di kursi panas tersebut. Rakyat adalah tameng untuk memenuhi keinginan mereka, sengitnya “pertikaian” seakan tampak lucu kita sebagai masyarakat menyaksikan mereka.
Partai A mengatakan demi rakyat, partai B juga mengatakan demi bangsa dan Negara, dan tak mau ketinggalan partai C juga mengatakan demikian. Biaya yang tidak sedikit harus di bayar oleh rakyat untuk membiyai pertikaian mereka.
Dalam catatan sejarah misalnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan uni Soviet Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani barisan tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita ( Gerwani) organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Mereka tentunya juga sama, “demi rakyat”.
Pendek kata, apapun dianggap baik, walaupun pada kenyataannya menurut rakyat tidak baik. Buktinya, pilkada di DPRD yang di tentang luar biasa oleh rakyat namun masih saja di tetapkan yang nyata-nyata merampas kedaulatan rakyat berdemokrasi. Produk semi demokrasi itu lahir setelah sengitnya pertikaian antar partai di parlemen yang sama-sama mengatakan “demi rakyat”.