Ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas dan sederajat digelar serentak mulai Senin 14 April 2014. Di hari pertama UN, sejumlah persoalan masih saja ditemui dalam gelaran tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Salah satu contoh UN di SMK 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini, UN terpaksa mulur hingga 2,5 jam gara-gara lembar soal dan jawaban UN kurang. Siswa di sekolah kejuruan itu baru bisa memulai ujian pada pukul 10 Wita, dari jadwal semula 7.30 Wita. “Ini mengganggu konsentrasi,” kata salah satu siswa, Nur Rahmatullah.
Rupanya, masalah itu buntut dari tertukarnya ampul lembar soal dan jawaban UN dengan sekolah lain. Setidaknya itu pengakuan Kepala Sekolah SMK 1 Sulsel Abdul Malik.
Menurut dia, sekolah binaannya membutuhkan sekitar 10 ampul soal dan jawaban UN. Eh, di hari H SMK 1 hanya dapat empat ampul. Jelas kurang enam ampul lagi. “Kami terpaksa memfotokopi soal dan jawaban,” kata dia.
Lain lagi masalah yang dihadapi sekolah kejuruan di Garut. Pengelola SMKN 1 Garut menemukan kunci jawaban yang dinilai menyesatkan. Sejumlah siswa di sekolah ini menerima kunci jawaban melalui pesan singkat atau SMS.
Kasus ini ketahuan sesaat ujian akan digelar. Para guru pengawas merazia semua telepon genggam para siswa. Saat diperiksa, rupanya ada SMS dari satu nomor yang berisi jawaban untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Biologi/Geografi. Mata pelajaran ini diujikan di hari pertama UN.
Kepala Sekolah SMKN 1 Dadang Johar Arifin meminta siswa tidak memakai kunci jawaban itu karena berbahaya. Dia yakin itu kunci jawaban yang menyesatkan. “Kalau mereka masukkan, kami khawatir nilai bisa jadi jelek, bahkan tak ada nilai sama sekali,” katanya.
Antisipasi Pemerintah
Sebetulnya, Pemerintah dibantu Kepolisian sudah berupaya mengantisipasi segala bentuk kecurangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh bahkan memastikan akan menghukum mereka yang mau curang di UN kali ini. Tak hanya murid, guru dan kepala sekolahpun ikut dihukum jika terbukti membantu anak didiknya curang.
Hukuman di level murid, tak main-main. Jika ketahuan curang, “lembar jawabannya tidak akan dipindai,” kata Nuh saat inpeksi mendadak pelaksanaan UN di SMA Negeri 112, Meruya, Jakarta Barat. Artinya, si murid tak akan mendapat nilai untuk mata pelajaran itu.
Sementara di level guru dan kepala sekolah, kata Nuh, mereka bisa diproses secara hukum. “Itu sudah masuk tindak pidana. Sanksi kepada guru atau kepala sekolah yang melakukan kecurangan itu akan berat,” tegas Nuh.
Untuk meminimalkan kecurangan di UN tahun ini, beberapa sekolah melakukan antisipasi dengan memasang kamera CCTV di ruang kelas. Nuh mengapresiasi upaya pencegahan tersebut meski kementeriannya tidak meminta sekolah-sekolah untuk memasang CCTV.
Antisipasi kecurangan pun dilakukan anggota kepolisian. Instansi penegak hukum ini bahkan sampai menerjunkan intel. [Baca:Kawal Pelaksanaan Ujian Nasional, Polri Terjunkan Intel]
“Jokowi” di soal UN
Di saat siswa SMA selesai menghadapi UN, beredar foto yang menunjukkan sebuah soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SLTA/sederajat di Jawa Tengah dengan isi narasi yang menyanjung calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo. Bila benar, soal tersebut bisa diindikasikan sebagai kampanye terselubung. Karena siswa-siswa yang mengerjakan soal tersebut secara usia sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh mengaku belum melihat soal UN yang diindikasikan sebagai sebagai kampanye terselubung tersebut.
“Saya belum lihat itu. Nanti saya lihat dulu. Kami akan membuat itu sebagai catatan bagi pembuat soal. Oleh karena itu beri waktu kita. Sebenarnya ada standarnya dalam pembuatan soal itu,” kata M Nuh saat sidak pelaksanaan UN Kejar Paket C di Lapas Anak Pria Tangerang.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Furqon, yang juga ikut mendampingi dalam sidak pelaksanaan ke Lapas Anak Tangerang juga mengaku belum melihat isi soal UN yang dipermasalahkan itu. “Nanti kita coba lihat dulu ya. Saya belum bisa bekerja sebelum saya melihat langsung,” ujar Furqon.
Furqon mengatakan, dalam menyusun soal untuk UN seharusnya bersikap netral dan mengambil materi dari buku-buku pelajaran maupun soal ujian siswa. Disamping itu Ia menegaskan soal dalam UN juga harus bebas dari apapun yang berbau politik praktis.
“Dalam menyusun soal kita punya kisi-kisi. Penyusunan soal itu semuanya mengacu pada kisi-kisi yang telah disepakati, kemudian dibuat soalnya oleh tim yang dibentuk BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Jadi sebenarnya harusnya bebas dari politik praktis,” tegasnya.
Jokowi sendiri mengaku tak tahu masalah itu, bahkan menyayangkannya. Dia juga membantah soal UN itu bagian dari kampanye terselubungnya sebagai capres. “Tapi mestinya pertanyaan itu kalau masalah tokoh. Sebenarnya lebih bagus yang berkaitan dengan pahlawan nasional. Ya kan, apa dari Aceh, Maluku, dari daerah yang lain. Saya kira lebih relevan. Sehingga jejak sejarah lebih tertanggap oleh anak-anak kita,” ujarnya.
Terlepas dari segala persoalan di atas, Mendikbud mengaku kementeriannya telah melakukan efisiensi pada pelaksanaan UN kali ini. “Jangan dilihat dari sisi pendanaan saja yang mencapai Rp560 miliar, tapi lihat dari jumlah peserta UN yang mencapai 7 juta siswa. Dana Rp560 miliar dibagi 7 juta itu jadinya biaya UN hanya Rp80 ribu per anak selama 3 hari ujian,” kata dia.
Kini, UN juga bisa dimanfaatkan sebagai alat penilaian untuk tes masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurut Nuh, itu merupakan salah satu kemajuan yang luar biasa.
“Maka kami upayakan sekuat tenaga supaya pelaksanaannya benar-benar jujur, mulai dari percetakan soal hingga pemindaian,” ujar Nuh. Nilai standar kelulusan atau passing gradeuntuk UN tahun ini adalah 5,5, dikombinasikan dengan nilai ujian sekolah.